Liputan6.com, Jakarta - Wakil Kordinator Relawan Prabowo-Gibran, Haris Moti menyampaikan pesan dari Prabowo Subianto selaku pihak yang didukung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurut dia, Prabowo tidak ingin ada tekanan politik dilakukan selama proses sidang sengketa Pilpres 2024 berlangsung, termasuk menyampaikan Amicus Curiae atau sahabat pengadilan.
“Pak Prabowo juga meminta kita pendukung dan pemilih Prabowo-Gibran untuk tidak melakukan tekanan politik dalam bentuk gerakan massa maupun gerakan dalam bentuk Amicus Curiae ke MK,” kata Haris saat jumpa pers, seperti dikutip Jumat (19/4/2024).
Baca Juga
Gerindra Sebut Susunan Kabinet Prabowo-Gibran Akan Keluar Bulan Ini
Bappenas Tegaskan Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Tak Gunakan Dana BOS
Prabowo Sambut Kunjungan Menhan Baru Malaysia, Pererat Kerja Sama Pertahanan
Haris menambahkan, arahan Prabowo adalah jika ada agenda politik dari pendukungnya agar diselenggarakan cukup di markas-markas relawan atau kantor sekretariat di daerah masing-masing. Menurut dia, hal itu dikakukan demi menghindari gesekan antarpendukung sesama anak bangsa apabila ada aksi turun ke jalan.
Advertisement
“Pak Prabowo sebagai presiden terpilih mengkawatirkan terjadinya gesekan dan benturan sosial serta kekacauan yang tidak terkendali di lapangan akibat aksi yang digelar ratusan ribu massa pendukung dan pemilih Prabowo-Gibran terutama dengan massa Paslon lain yang kebetulan juga menyelenggarakan aksi di waktu yang sama,” jelas Haris.
Prabowo Larang Pendukung Demo di Depan MK
Oleh karena itu, berdasarkan arahan langsung dari Prabowo Subianto selaku pemimpin, guru, panutan, dan presiden yang dipilih di Pilpres 2024, maka Haris meminta aksi yang rencananya digelar hari ini, Jumat (19/4/2024) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta untuk tidak dilanjutkan.
Prabowo meminta publik mempercayakan apapun proses sidang sengketa Pilpres 2024 kepada hakim MK.
“Jadi arahan Pak Prabowo pada seluruh pendukung dan pemilih Prabowo-Gibran agar tidak melanjutkan aksi massa damai yang rencananya digelar Jumat 19 April 2024 dan menghormati proses hukum dan konstitusi yang sedang berjalan di MK,” Haris menandasi.
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.