Tolak Pengesahan RUU DKJ, PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi PKS DPR RI menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Hal itu disampaikan anggota Fraksi PKS Hermanto saat interupsi dalam rapat paripurna pengesahan yang digelar, Kamis (28/3/2024) hari ini.

Hermanto mengusulkan Jakarta menjadi ibu kota legislatif. Sebab, Jakarta belum mendapat label khusus apapun.

"Ada predikat yang harus diberikan kepada Jakarta ini sebagai daerah khusus. Predikat itu kami mengusulkan supaya Jakarta ini diberi nama ibu kota legislatif," kata Hermanto.

Selain itu, Hermanto juga menyoroti Ibu Kota Nusantara (IKN) belum memiliki kompleks parlemen.

"Ini adalah lebih efisien, lebih efektif kalau kita melakukan proses pembuatan atau sebagai kota yang kita sebut sebagai kota legislatif yang memproduk undang-undang. Sehingga disini lah kita ingin nanti bahwa DKJ tetap punya label yang khusus," kata Hermanto.

Ia juga menyebut bahwa mobilitas masyarakat di Jakarta tinggi, sehingga akan lebih mudah menyampaian aspirasi di Jakarta.

Tak hanya itu, ia menilai Jakarta memiliki nilai historis yang sangat banyak hingga memiliki fasilitas umum yang baik.

"Transportasi ke Jakarta ini sangat kaya dan sangat lengkap, laut, udara, darat, bisa dicapai ke Jakarta ini," pungkas Hermanto.

DPR bersama pemerintah akan mengebut rapat pembasahan RUU DKJ setelah Jakarta kehilangan status DKI. Baleg DPR menargetkan, RUU tentang Daerah Khusus Jakarta itu bisa dibawa ke rapat paripurna pada 4 April 2024 mendatang.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

DPR RI Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

Perbesar

Baleg DPR dan Pemerintah menggelar Rapat Panja RUU DKJ. (Merdeka.com)

Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, pada hari ini Kamis (28/3/2024). Rapat ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri 303 anggota dari total 575 anggota dewan.

Mulanya Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ. Setelah itu, Puan meminta persetujuan kepada seluruh anggota dewan yang hadir.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan dan dijawab setuju. Selanjutnya Puan mengetuk palu pengesahan.

Fraksi PKS sempat menyampaikan interupsi dan menyatakan menolak RUU DKJ. PKS meminta Jakarta menjadi Ibukota Legisltif.

Selain RUU DKJ, rapat paripurna hari ini juga mengesahkan sejumlah RUU lain, yakni RUU Desa, serta RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang telah disepakati tingkat I pada pekan lalu.

Tag:
berita terbaru hari ini,berita hari ini,liputan6.com,liputan6.com news,berita liputan6.com,#liputan6.com,liputan6com,ngapain? | liputan6.com,ini yang terjadi... | liputan6.com,ashanty angkat bicara | liputan6.com,dihujat gak bisa masak | liputan6.com,3 periode? ini kata jokowi! | liputan6.com,liputan 6,liputan6,liputan,liputan 6 sctv,liputan 6 news,liputan6 news,liputan 6 live,catat! ini syaratnya jika warga ingin mudik lebaran | liputan6.com, Sabtu 27 April 2024