5 Pernyataan Tim Hukum Nasional AMIN dalam Sidang Perdana Perkara PHPU Pilpres 2024

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden atau PHPU Pilpres 2024 pada Rabu 27 Maret 2024.

Mengutip jadwal sidang yang ditampilkan pada laman resmi MK, pihak pemohon yang akan bersidang lebih dulu adalah dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Selanjutnya, pada pukul 13.00 WIB, MK kembali menjadwalkan sidang untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Dalam sidang, ada sejumlah hal yang disampaikan Tim Hukum dari Anies-Muhaimin (AMIN) Bambang Widjojanto. Salah satunya, Bambang menyampaikan petitum atau permohonan kepada hakim konstitusi terkait sidang sengketa Pilpres 2024.

Pertama, dia meminta hakim konstitusi dapat membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penetapan hasil Pemilu 2024 yang sudah dibacakan pada 20 Maret 2024.

"Kami minta Yang Mulia Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yaitu menyatakan batal keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu 2024," kata pria karib disapa BW ini saat sidang sengketa pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu 27 Maret 2024.

Selain itu, Ketua Tim Hukum Nasional AMIN Ari Yusuf Amin, menyampaikan sederet keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024.

Pertama, Presiden Jokowi dianggap terlibat untuk mengkondisikan Pemilu 2024 sehingga Pemilu tak berjalan dengan netral.

Keterlibatan tersebut yakni adanya putusan batas usia minimal capres cawapres yang meloloskan anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai kandidat di Pilpres 2024.

"Mengenai perubahan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diubah di menit terakhir pendaftaran capres cawapres sehingga anak presiden yang belum berumur 40 tahun dapat ikut pencalonan," kata Ari.

Berikut sederet pernyataan Tim Hukum Nasional AMIN dalam sidang perdana perkara PHPU Pilpres 2024 pada Rabu 27 Maret 2024 dihimpun Liputan6.com:

Gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta Pilpres diulang, tanpa mengikutsertakan paslon 02. Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka pun angkat bicara. Mungkinkah MK memutuskan Pilpres 2024 diulang ...

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 6 halaman

1. Minta Batalkan Keputusan KPU soal Hasil Pemilu 2024

Bambang Widjojanto Jadi Saksi Ahli Uji Keabsahan Hak Angket

Perbesar

Mantan Komisioner KPK, Bambang Widjojanto usai menyampaikan pendapat dalam sidang lanjutan uji materi terkait hak angket di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (5/9). Bambang dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang itu. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Tim Hukum dari Anies-Muhaimin (AMIN) Bambang Widjojanto menyampaikan petitum atau permohonan kepada hakim konstitusi terkait sidang sengketa pilpres 2024.

Pertama, dia meminta hakim konstitusi dapat membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penetapan hasil pemilu 2024 yang sudah dibacakan pada 20 Maret 2024.

Tag:
berita terbaru hari ini,berita hari ini,liputan6.com,liputan6.com news,berita liputan6.com,#liputan6.com,liputan6com,ngapain? | liputan6.com,ini yang terjadi... | liputan6.com,ashanty angkat bicara | liputan6.com,dihujat gak bisa masak | liputan6.com,3 periode? ini kata jokowi! | liputan6.com,liputan 6,liputan6,liputan,liputan 6 sctv,liputan 6 news,liputan6 news,liputan 6 live,catat! ini syaratnya jika warga ingin mudik lebaran | liputan6.com, Sabtu 27 April 2024