Wapres: Penurunan Risiko Bencana Seharusnya Jadi Indikator Kinerja Kepala Daerah

JAKARTAINEWS.COM, BANDUNG--Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, mengatakan Indonesia memiliki kondisi geografis dan geologi yang rawan bencana. Karena kondisi ini, penyusunan rencana tanggap darurat menurut Ma’ruf menjadi penting untuk dimiliki agar dampak yang terjadi tidak mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Ia menilai seluruh daerah harus memiliki langkah mitigasi bencana untuk melindungi kelangsungan hidup masyarakat. 

“Penurunan risiko bencana sepatutnya menjadi salah satu indikator kinerja Kepala Daerah. Sebab, mitigasi dampak bencana di daerah tentu akan turut memastikan kecukupan pangan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan hidup, yang akan bermuara pada peningkatan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat,” kata Ma’ruf ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Tahun 2024 di Grand Ballroom Hotel Pullman Bandung Grand Central, Rabu (24/04/2024). 

Wapres menjelaskan mitigasi bencana ini harus bersifat preventif. Ia menekankan dalam penanggulangan bencana, berbagai tindakan preventif, penyelamatan dan rehabilitatif, harus dieksekusi secara sinergis, serentak, cepat, aman, dan akurat. 

Menurut Wapres, sebagai salah satu cara untuk memformulasikan penanganan preventif ini adalah melalui pembelajaran terhadap cara penanganan bencana di negara lain yang kemudian dapat diadaptasi untuk alam dan iklim di Indonesia. Khususnya, dalam penguatan di bidang teknologi dan inovasi.

“Contohnya kejadian gempa bumi 7,4 magnitudo di Taiwan pada awal bulan ini. Dengan guncangan yang begitu besar, kerusakan dan korban jiwa tetap dapat diminimalisasi dengan sistem penanganan dini dan pengetahuan tentang sumber gempa yang baik,” ujar dia.

Sementata itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, melaporkan pada 2023, berhasil menekan luas lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan pada periode El nino moderate tahun 2023 seluas 1,16 juta hektare.

“Hal ini berarti luas lahan terbakar tahun 2023 berkurang 27 persen dari periode El Nino sebelumnya di tahun 2019 yang mencapai 1.6 juta Ha. Pendampingan dan upaya pencegahan sejak awal, serta optimalisasi Teknologi Modifikasi Cuaca, mampu menekan eskalasi kebakaran hutan dan lahan, sehingga tahun 2023 tidak ada asap yang menyeberang melintas batas negara,” kata Suharyanto.