Soal Rencana Pertemuan dengan Prabowo, PKS: Menunggu Waktu yang Tepat

JAKARTAINEWS.COM, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan rencana pertemuan dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto masih menunggu waktu yang tepat. Elite PKS hari ini baru menggelar pertemuan dengan elite Nasdem yang sebelumnya juga tergabung dalam Koalisi Perubahan.

“Tunggu waktunya, yang jelas kita menciptakan silaturahmi ke semua pihak, siapa saja yang memulai silakan saja,” kata Aboe saat ditemui usai pertemuan PKS dengan jajaran DPP Partai NasDem di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Saat ditanyakan perihal ada atau tidaknya ajakan untuk bertemu, Aboe meminta semua pihak untuk melihat perkembangan ke depan. Dia pun mengatakan PKS belum membuat keputusan perihal bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran atau menjadi oposisi.

“Sekarang ini kita berharap situasi setelah keputusan ini bagaimana kita pikirkan ke depan untuk membangun NKRI lebih baik lagi. Kita berpikir positif. Begitu,” katanya.

Di samping itu, Aboe juga merespons Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyatakan siap bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran. Menurut dia, arah politik tidak perihal susul-menyusul, melainkan dialog yang selalu berkembang.

“Bukan masalah nyusul menyusul, ini kan dialog. Dialog ini kan berkembang, berkembang situasinya, dan sebagainya. Kita lihat. Kalau memang masuk, ya, silakan saja kita masuk. Kita tidak ada masalah,” ucapnya.

Diketahui, PKS merupakan salah satu partai pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang tergabung dalam Koalisi Perubahan. Selain PKS, Partai Nasdem dan PKB juga tergabung dalam koalisi tersebut.

Sementara itu, usai ditetapkan sebagai calon presiden terpilih oleh KPU RI, Prabowo Subianto menyambangi Kantor DPP PKB di Jakarta, Rabu. Dalam agenda itu, Muhaimin selaku ketua umum PKB menyatakan keinginan partainya untuk bekerja sama dengan Prabowo dan Partai Gerindra.

Muhaimin menjelaskan, keinginan itu disampaikan ke Prabowo demi mewujudkan agenda-agenda pembangunan ke depan, yang ujungnya ialah kemajuan bangsa dan kemakmuran rakyat.

Lima hakim MK menolak permohonan pemohon dalam putusan sengketa Pilpres 2024. Tiga lainnya mempunyai pendapat berbeda. - (Republika)